Info Independent, Jakarta – 20 November 2026 – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo menegaskan bahwa reforma agraria berperan penting dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

“Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri,” ujar Dedi dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dedi berpendapat, upaya pencegahan karhutla tidak dapat bertumpu pada pemadaman dan penegakan hukum semata. Pendekatan tersebut, menurutnya, harus menyentuh akar persoalan, yakni kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.

Dalam pandangannya, reforma agraria merupakan instrumen strategis untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan. Instrumen ini sekaligus memperkuat tanggung jawab masyarakat dan para pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pernyataan itu disampaikan Dedi dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta.

“Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla,” katanya.

Data Karhutla dan Urgensi Pendekatan Berbasis Wilayah

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, luas karhutla nasional tercatat mencapai 355.390 hektare. Kebakaran tersebut tersebar luas, mulai dari Nusa Tenggara Timur dan Papua hingga kawasan Bromo dan Semeru. Sebaran itu menunjukkan bahwa strategi pencegahan perlu memperhatikan karakteristik wilayah, kondisi ekosistem, dan kearifan lokal.

Dedi memaparkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung pencegahan karhutla melalui reforma agraria. Langkah pertama ialah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

Langkah lainnya mencakup pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan, serta penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan. Selain itu, ia menyebut perlunya integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla, penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini berbasis karakteristik wilayah. Terakhir, sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan berkelanjutan juga dinilai penting.

Dorong Riset Akademisi

Dalam kesempatan itu, Dedi turut mendorong akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK untuk menghasilkan riset inovatif. Menurutnya, riset tersebut perlu memadukan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, dan kearifan lokal masyarakat adat.

Landasan Kebijakan

Kehadiran BRAN diharapkan dapat memperkuat keadilan agraria sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

“Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Melalui reforma agraria, masyarakat adat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.

Pewarta : Andi K

Tagline: #ReformaAgraria, #MasyarakatAdat, #Karhutla, #BRAN, #DediPrasetyo, #KearifanLokal, #TanahUlayat, #HutanLestari,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *