Info Independent. Jakarta – 20 November 2026 – Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Hukum memperkuat Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan. Penguatan itu mencakup penambahan jumlah pos yang benar-benar aktif, peningkatan kompetensi paralegal, serta jaminan honorarium bagi mereka yang bertugas. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Willy, Posbankum perlu dioptimalkan agar layanan hukum tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi menjangkau warga hingga unit pemerintahan terkecil. Ia menegaskan bahwa perluasan akses bantuan hukum harus ditopang tenaga paralegal yang kompeten dan mendapat dukungan finansial yang layak.

Pengantar Ilmu Hukum untuk Siswa SMA

Selain Posbankum, Komisi XIII mendorong Kementerian Hukum menginisiasi mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum dalam kurikulum tingkat sekolah menengah atas dan sederajat. Gagasan ini dipandang penting untuk menanamkan literasi hukum sejak dini, sehingga generasi muda memahami hak, kewajiban, dan aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam forum yang sama, Komisi XIII juga memberi apresiasi atas capaian Kementerian Hukum sepanjang 2026. Penilaian positif itu diberikan pada percepatan dan peningkatan mutu layanan hukum, transformasi digital, serta realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melampaui target. Willy menyebut apresiasi tersebut sekaligus menjadi pemacu agar kinerja kementerian terus meningkat. Rangkaian rekomendasi komisi diarahkan pada layanan hukum yang lebih inklusif, merata, dan mudah diakses, terutama lewat penguatan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Puluhan Ribu Pos, Ratusan Ribu Kasus

Menteri Hukum Supratman memaparkan bahwa 83.960 Posbankum telah terbentuk di seluruh Indonesia. Pos-pos tersebut telah menangani 249.820 kasus, baik berupa konsultasi maupun penyelesaian perkara. Menurutnya, capaian itu memperluas akses keadilan sekaligus meringankan beban pengadilan.

Supratman menjelaskan bahwa Posbankum bekerja dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana. Ia menilai penyelesaian perkara di tingkat komunitas dapat menghemat biaya negara yang besar jika seluruh kasus bergulir ke pengadilan. Pendekatan ini juga mengurangi beban aparat penegak hukum dan mendorong warga menyelesaikan persoalan secara lebih efektif tanpa selalu menempuh jalur litigasi.

Ia menegaskan bahwa fondasi Posbankum adalah praktik yang sudah lama tumbuh di masyarakat. Selama ini aparatur desa, terutama kepala desa, setiap hari menyelesaikan beragam persoalan warga. Pemerintah, kata dia, berperan sebagai fasilitator, yakni memberi legitimasi melalui pembentukan pos dan menyiapkan pelatihan paralegal.

Kolaborasi Lintas Lembaga

Pelatihan paralegal akan dijalankan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama organisasi bantuan hukum (OBH) yang mendapat dukungan pemerintah. Saat ini terdapat 777 OBH yang didukung negara, dan jumlah itu ditargetkan naik menjadi 1.000 organisasi pada 2027 guna memperluas layanan bagi masyarakat miskin.

Posbankum juga akan dihubungkan dengan sejumlah unsur pemerintah dan aparat, antara lain Babinsa, Bhabinkamtibmas, Badan Narkotika Nasional melalui program P4GN, serta Kejaksaan melalui program Jaga Desa.

Fungsi Sosial: Merawat Kohesi dan Mencegah Konflik

Supratman menekankan bahwa tujuan utama Posbankum tidak semata-mata hukum, melainkan juga sosial. Ia menyebut kohesi sosial harus kembali tumbuh, bahkan dari penyelesaian kasus-kasus ringan. Posbankum, menurutnya, dapat menjadi ruang mediasi bagi konflik antarkampung maupun konflik sosial lainnya, termasuk di Papua yang memiliki tradisi penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat.

Pendekatan berbasis komunitas ini diharapkan memperkuat perdamaian dan mencegah persoalan kecil membesar menjadi konflik yang lebih luas.

Pewarta : Andi K

Tagline: #Posbankum, #KomisiXIIIDPR, #BantuanHukum, #KementerianHukum, #AksesKeadilan, #RestorativeJustice, #LiterasiHukum, #ParalegalDesa,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *