Info Independent, Penjaringan, Jakarta Utara – Jumat, 20 November 2026 – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memberi ruang bagi pelaku usaha yang enggan melaksanakan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Penegasan itu disampaikannya kepada awak media di Penjaringan, Jumat.

Menurut Pramono, pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas terhadap setiap perusahaan yang terbukti tidak menjalankan ketentuan tersebut. Ia menyebut sikap ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan pengupahan benar-benar dijalankan, bukan sekadar menjadi aturan di atas kertas.

Pramono juga mengakui bahwa penetapan UMP 2027 tidak mungkin memuaskan seluruh pihak. Dari pengalamannya menerbitkan peraturan gubernur tentang pengupahan, ia menilai kesepakatan bulat antara kelompok buruh dan kalangan pengusaha hampir mustahil dicapai. Perbedaan kepentingan di antara keduanya, menurutnya, merupakan keniscayaan.

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah menempuh jalan tengah dalam merumuskan besaran upah. Pramono menjelaskan bahwa keputusan itu disusun dengan menimbang kemampuan dunia usaha sekaligus kebutuhan para pekerja. Ia menyebut pendekatan tersebut moderat dan rasional, serta tetap memenuhi aspek kebutuhan hidup layak. Menurutnya, pilihan itu merupakan opsi terbaik yang dapat diambil pemerintah daerah.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.130.000 per bulan. Angka tersebut meningkat 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang berada pada level Rp5.729.876. Penetapan itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026, yang ditandatangani Pramono pada Jumat.

Dari sudut pandang tata kelola ketenagakerjaan, penegasan sanksi ini penting karena efektivitas kebijakan upah minimum sangat bergantung pada kepatuhan di lapangan. Tanpa pengawasan dan penindakan yang konsisten, kenaikan upah di atas kertas berisiko tidak dirasakan langsung oleh pekerja.

Pewarta : Yogi

Tagline: #UMPJakarta2027, #PramonoAnung, #UpahMinimum, #PemprovDKIJakarta, #KepgubNomor1270, #BuruhDanPengusaha, #KebijakanPengupahan, #TindakTegas,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *