Info Independent, Padang – Jumat, 20 November 2026 – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam rangkaian pengungkapan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berlangsung selama sepekan, terhitung sejak 13 November 2026. Para tersangka diamankan ketika diduga tengah bertransaksi atau mengeksploitasi perempuan secara seksual.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, AKBP Umar, menyampaikan capaian tersebut di Padang. Menurutnya, operasi pemberantasan TPPO digelar serentak di wilayah Sumbar dan membuahkan belasan pelaku dalam waktu singkat.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, para tersangka memiliki pola yang serupa. Mereka menawarkan perempuan kepada pihak lain demi memperoleh keuntungan finansial. Dalam kajian kriminologi, pola semacam ini lazim dipahami sebagai komodifikasi tubuh manusia, yakni korban diperlakukan sebagai barang dagangan sehingga hak asasinya terabaikan.

Seluruh tersangka kini telah ditahan. Penanganan perkara dibagi antara Polda dan jajaran di tingkat resor. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar menangani dua kasus, sementara Polresta Padang mengungkap dua kasus lain. Polresta Payakumbuh, Polres Pesisir Selatan, dan Polres Tanah Datar masing-masing menangani satu kasus, dan sisanya ditangani polres jajaran lainnya. Sebaran ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang tidak terpusat di satu kota, melainkan tersebar di sejumlah daerah di Ranah Minang.

Salah satu perkara yang ditangani Polda Sumbar melibatkan korban perempuan di bawah umur. Untuk perkara tersebut, penyidik menerapkan lapisan jerat hukum tambahan, yaitu Pasal 76 juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun para tersangka dalam perkara TPPO secara umum dijerat dengan Pasal 455 dan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain penegakan hukum, kepolisian menyatakan turut memperhatikan nasib para korban. Umar menegaskan bahwa pihaknya berupaya memulihkan kondisi korban agar dapat kembali diterima dan hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemulihan berpusat pada korban, yang memandang penghukuman pelaku saja belum cukup tanpa upaya reintegrasi sosial.

Pengungkapan belasan kasus ini, kata Umar, dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) sebagai bagian dari program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Di akhir keterangannya, Umar mengimbau masyarakat, terutama para orang tua, agar memperketat pengawasan dan perlindungan terhadap generasi muda. Langkah itu dinilai penting agar anak-anak dan remaja tidak terjerat menjadi korban perdagangan orang maupun eksploitasi seksual.

Pewarta : Andi K

Tagline: #TPPOSumbar, #PoldaSumbar, #PerdaganganOrang, #EksploitasiSeksual, #LindungiPerempuan, #PerlindunganAnak, #KRYD, #ReintegrasiSosial,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *